What Does agus joko pramono Mean?
What Does agus joko pramono Mean?
Blog Article
On top of that, he has participated in several Global workshops and classes and has contributed like a speaker in Intercontinental discussion boards, such as the United Nations meetings on SDGs and on the INTOSAI Congress.
Rombongan langsung diarahkan menuju stand pameran busana yang berada di bawah Panggung Terbuka Ardha Candra. Di sini, mereka diajak melihat-lihat busana karya desainer lokal Bali yang sebagian besar berbahan kain tenun tradisional, utamanya endek.
The next articles or blog posts are merged in Scholar. Their put together citations are counted only for the primary post.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Agung menegaskan bahwa BPK hanya mengeluarkan satu laporan resmi atas nama institusi itu. Dalam laporan, juga ada temuan mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Fickar berharap Kejakgung dapat mendalami perkara dugaan merintangi penyidikan yang dilakukan auditor BPK itu secara lebih mendalam.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Dia mengaku dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan mengenai proyeksi ke depan jika memimpin lembaga antirasuah itu.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo some questions about governance and what this means being a whole new member of the Board.
"Moralitas dan nilai kebajikan harus terus menjadi kompas bagi kita dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,8 triliun.
Layanan ini merupakan sarana click here layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.